Profil Luviana

Luviana, lahir di Klaten, Jawa Tengah pada bulan Oktober. Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Pascasarjana Universitas Paramadina.

Saat ini, selain menjadi kontributor Kantor Berita Radio (KBR), dosen di Universitas Paramadina, ia juga founder dan pengelola www.konde.co dan Konde Institute, sebuah situs media online dan lembaga yang memperjuangkan perempuan dan kelompok minoritas di media.

Sebelumnya, pernah bekerja sebagai jurnalis di Radio RB FM Yogyakarta, Jurnal Perempuan dan Metro TV.

Ia juga terlibat dalam advokasi jaringan buruh, perempuan dan miskin kota.

Pernah mendapatkan Penghargaan “Tasrif Award” dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di tahun 2013, Nominator “N-Peace Award” dari United Nations (UN) di tahun 2014 dan Penghargaan “LBH Jakarta Award” dari LBH Jakarta di tahun 2015.

Menulis sejumlah buku: “ Perempuan Parlemen Dalam Cakrawala Politik Indonesia” (Kaukus Perempuan Parlemen DPD RI and Dian Rakyat, 2013), Fasilitator untuk buku para korban Hak Asasi Manusia/ HAM “Payung Hitam Keadilan” (Kontras dan Peace Women Across the Globe, 2011), menulis buku “Jejak Jurnalis Perempuan” AJI dan FNV (2012), buku Jurnalisme Peduli Anak” (Aliansi Jurnalis Independen dan ILO (International Labour of Organization) (2006) dan buku “Media, Gender: Preferensi Jurnalis” ((LP3Y, Ford Foundation, 2004).

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized

Luviana: Stereotype Perempuan dalam Media

Stereotipe Perempuan dalam Media
Bagaimana media menciptakan gambaran tentang perempuan?
 Luviana: http://www.remotivi.or.id/amatan/28/Stereotipe-Perempuan-dalam-Media

Kapan perempuan pertama kali mendapatkan stereotipe sebagai orang yang mudah menangis, tidak mandiri, meledak-ledak emosinya, dan pemarah? Sejak ia lahir dan mengenal lingkungannya, atau sejak lingkungan membentuknya pada konstruksi hierarki gender yang melekat?

Stereotipe ini memproyeksikan pola pikir masyarakat pada tubuh perempuan. Pada rambut yang harus lurus dan panjang, pada mata yang harus lentik, pada bibir yang harus memerah ranum dan pada tubuh yang harus tinggi dan langsing. Kalangan feminis pasca-modern meyakini bahwa stereotipe terhadap perempuan tersebut kemudian dibesarkan oleh industri media.

Pendekatan feminis-strukturalis Simone de Beauvoir telah mengilhami Ortner (1974) dalam menilai bahwa subordinasi perempuan secara universal adalah dampak dan fungsi khas mereka dalam tradisi dan budaya yang melekat di masyarakat. Perempuan dianggap sebagai pengasuh dan orang yang membesarkan anak. Perempuan juga selalu diidentifikasi pada ranah rumah tangga.

Pada posisi yang berbeda, hieraki gender menempatkan laki-laki sebagai gender yang perkasa, selalu menang, tak pernah menangis, dan hanya bertanggungjawab secara publik—bukan secara domestik. Hal inilah yang membuat orang-orang di luar hierarki menjadi kesulitan untuk diterima dalam nilai-nilai tersebut.  Padahal, di luar dua kelompok gender tersebut ada juga kelompok lesbian, gay, biseksual, transeksual (LGBT), yang keberadaannya dipinggirkan.

Konstruksi gender dalam konteks patriarki membuat perempuan sulit untuk mengubah“takdirnya”. Bukan hanya perempuan, orang-orang yang hidup di luar hierarki gender pun terpinggirkan; kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender), misalnya, menjadi sulit diterima dan sulit dibahasakan di kalangan masyarakat.

Di Barat, hierarki gender terjadi sejak manusia mengkonstruksikannya. Walau pun konstruksi ini terus berubah, namun sepanjang sejarah—sejak masa pemerintahan demokrasi modern Pericles di Yunani, masa Revolusi Industri di Eropa di abad 16, hingga sekarang—perempuan tak pernah lepas dari penilaian, dari konstruksi. Konstruksi ini pun merasuk dalam seni dan kebudayaan sehari-hari. Pada masa Revolusi Industri, konstruksi ini mengemuka dalam Monalisa karya Leonardo da Vinci. Hari ini, mengejawantah dalam boneka Barbie.

Stereotipe yang melekat pada perempuan dan hierarki gender yang baru ini kemudian menimbulkan sejumlah persoalan baru yang terjadi di masyarakat. Misalnya, perempuan mengalami berbagai hambatan karena nilai-nilai yang melekat dalam masyarakat membatasi akses dan kesempatannya. Stereotipe inilah melestarikan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, dan industri media kita merupakan propagandis terdepan dalam mengkampanyekan stereotipe tersebut.

Peran Media

Dalam media di Indonesia stereotipe ini melekat dalam berbagai tayangan; dari sinetron, infotainment, telewicara, hingga berita. Gambaran tentang perempuan pemarah, pencemburu, pendendam ada dalam tayangan sinetron. Tayangan infotainment memprogandakan pasangan sebagai hal yang paling penting dalam kehidupan perempuan. Jika seorang artis perempuan tidak berpasangan, maka ia akan terus dikejar-kejar pertanyaan pekerja infotainment. Status lajang menjadi status buruk bagi perempuan yang dilekatkan oleh infotainment di televisi kita.

Hal lainnya adalah status cantik yang melekat dalam industri media televisi. Siapa saja yang tampil menjadi selebritas di televisi harus selalu cantik. Jika tak cantik, maka seorang perempuan akan mendapatkan ejekan: tak seksi, kurang putih, mukanya kurang menjual, kalah pamor dari perempuan cantik lainnya.

Stereotipe cantik ini tidak hanya terjadi dalam industri periklanan, namun telah menjalar di ruang-ruang redaksi di pemberitaan televisi—stereotipe yang sangat jarang terjadi di ruang redaksi di media cetak maupun radio.

Stereotipe yang berkisar dalam hal kecantikan inilah yang akhirnya membuat perempuan membenci tubuhnya. Para perempuan membenci wajahnya yang kurang cantik, kakinya yang kurang panjang dan tubuhnya yang terlalu gemuk. Akibatnya, perempuan menjadi pemimpi—ingin berubah wujud menjadi tubuh yang diinginkan industri. Karena prasyarat cantik inilah yang kemudian digunakan untuk menentukan identitas seseorang, yaitu dengan simbol-simbol, signifikasi, representasi dan semua bentuk citra. Kriteria inilah yang sering dilabelkan bagi pada seseorang atau kelompok tertentu.

Tak hanya itu, industri media kemudian memecah-belah perempuan. Ada pengkotak-kotakkan: perempuan berwajah cantik vs perempuan berwajah pas-pasan, perempuan putih vs perempuan berkulit hitam. Dan ini kemudian dibesarkan oleh mode, fashion dan juara ratu-ratuan sejagat. Media televisi, dalam kultur indutri di Indonesia turut membesarkannya.

Hal ini bisa kita lihat dari periodisasi pers di Indonesia. Dari perspektif perempuan, pers di Indonesia memang telah mengalami dua periode yang memprihatinkan.

Pada era Orde Baru, media berada dalam kekangan pemerintah. Pers dilarang untuk kritis, tidak ada kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi masyarakat. Kondisi ini juga membuat minimnya penguatan perempuan di media. Isu perempuan dikonstruksikan sesuai selera pasar. Banyak media massa yang muncul hanya menawarkan konsumerisme dan justru mengkonstruksikan kembali perempuan sebagai orang mengurus domestik. Selain itu lebih banyak media di jaman Orde Baru menuliskan perempuan sebagai bagian dari gaya hidup modern. Ini adalah periode terburuk dalam kehidupan pers berperspektif perempuan di Indonesia.

Sejak peristiwa reformasi 1998 hingga saat ini, katup kebebasan yang dulu tertutup dibuka lebar untuk pers. Namun saat ini pers di Indonesia tumbuh secara liberal. Pada masa ini, seharusnya suara publik/masyarakat banyak didengar, namun justru yang terjadi sebaliknya: media hanya melayani informasi terkait kehidupan elit, merendahkan perempuan melalui tayangan sinetron, berita dan iklan yang bias gender. Perempuan masih  dikonstruksikan di dalam sinetron, iklan dan berita secara sretereotip sebagai orang yang emosional, cerewet, sangat senang mengurusi persoalan personal orang lain, cengeng.

Dalam dua periode tersebut, siaran informasi dan komunikasi yang sehat bagi publik perempuan yang seharusnya diproduksi sebagai wujud demokratisasi media, sangat jarang kita lihat. Yang terjadi, perempuan dilihat hanya sebagai konsumen. Dalam media online, perempuan banyak mendapatkan kekerasan dan stereotiping.

Jaminan Negara

Media merupakan salah satu klausul dalam pembahasan 12 isi deklarasi Beijing Platform for Action, sebuah deklarasi internasional yang dimotori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menumbuhkan kesetaraan, pembangunan, serta perdamaian dunia. Dalam konferensi regional perempuan Beijing+20 di Bangkok tahun 2014, serta konferensi yang sama di tingkat internasional di New York tahun 2015, stereotipe perempuan di media merupakan salah satu pembahasan utama. Pemerintah Indonesia merupakan salah satu negara peserta dalam konferensi yang diadakan PBB ini.

Dalam putusannya, konferensi di tingkat regional Asia Pasifik kemudian mengeluarkan putusan untuk klausul perempuan dan media. Putusan tersebut berbunyi: “Pemerintah akan menjamin tidak adanya stereotipe di media yang mengakibatkan pada diskriminasi terhadap perempuan di media, dan Pemerintah akan membuka partisipasi terhadap perempuan di media dan dalam menggunakan teknologi. Pemerintah juga memastikan tidak terjadi kesenjangan dalam penggunaan teknologi dan adanya kebebasan berekspresi.”

Jika kita runut tentang persoalan yang terjadi di media di Indonesia serta komitmen pemerintah tentang ini, ada 3 persoalan yang harus dilakukan pemerintah untuk memperbaiki nasib perempuan melalui media.

Pertama, pemerintah harus menjamin adanya partisipasi yang melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam media. Kedua, Pemerintah harus menjamin adanya perbaikan pada nasib buruh perempuan media. Ketiga, Pemerintah harus menjamin bahwa media tidak digunakan untuk kepentingan ekonomi-politik pemilik media semata. Mengapa pemerintah harus menjamin soal ini?

Dalam era konglomerasi hari ini, media yang digunakan untuk kepentingan politik dan ekonomi para pemiliknya sangat berorientasi pada pasar, karena ritme politik pemilik media selalu didukung oleh ritme ekonomi.

Logika ini kemudian juga melihat bahwa berita yang “besar” adalah berita yang mendatangkan banyak keuntungan, dan berita yang “kecil” adalah berita yang tidak mendatangkan rating/share, klik, dan oplah yang besar. Orientasi inilah yang terjadi hingga sekarang.

Dalam skala 15 tahun sesudah reformasi, orientasi industri tampak di sejumlah media di Indonesia. Media online yang tumbuh dengan menyajikan berita yang menjual sensasi dan menjadikan perempuan sebagai objek berita. TV meraup untung dengan menayangkan sinetron dan infotainment yang mengubek-ubek kehidupan pribadi. Di luar orientasi pasar yang sering didaku sebagai penyebab tayangan diskriminatif ini, media—pertelevisian kita, terutama—disetir pula oleh orientasi politik pemiliknya. Televisi telah menjadi panggung politik bagi para pemilik medianya. Maka tak heran jika ada pemilik media yang kemudian berseliweran berpidato atas nama partainya atau hotel dan resto yang dibangunnya.

Sistem pers demokratis merupakan cita-cita bersama. Secara umum, pers demokratis tidak menyerahkan mekanisme pers pada pasar, dan tidak menyerahkan keperuntungannya pada pemilik media yang hanya mencari keuntungan ekonomi dan pemilik media yang berpolitik.

Negara seharusnya menjadi fasilitator keterbukaan masyarakat dan memfasilitasi berbagai regulasi serta penguatan regulator dalam konteks partisipasi masyarakat berperspektif gender dan menjamin independensi. Dengan demikian, berbagai persoalan masyarakat marjinal seperti perempuan, anak, korban HAM, buruh, nelayan, miskin kota, petani, difabel,dan  LGBT,  bisa masuk menjadi isu penting di media. []


Daftar pustaka

Ortner, Sherry B.1974. “Is Female to Male as Nature is to Culture?”. Dalam M.Z. Rosaldo dan L. Lamphere (editor), Women, Culture, and Society. Standord, CA: Stanford University Press

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized

Khamid Istakhoiri: Luviana, LBH Award 2015

LUVI!

LBH Jakarta Award, sebuah penghargaan dari LBH Jakarta untuk klien yang berdedikasi bagi penguatan komunitas, menggunakannnya untuk memperkuat basis dan upaya Bantuan Hukum Struktural. Tahun 2015, jatuh pada Luviana, mantan jurnalis Metro TV yang berjuang bersama melawan PHK dan pemberangusan upaya membentuk serikat di Metro TV.

Sebuah keberhasilan, seperti yang disebutkan Luviana dalam penerimaan penghargaan itu, selalu mengisyaratkan keterlibatan banyak pihak. LBH Jakarta

Luviana dalam penerimaan penghargaan itu, selalu mengisyaratkan keterlibatan banyak pihak. LBH Jakarta, sebagai kuasa hukum, aliansi METRO (Melawan Topeng Restorasi), crew film yang kemudian berhasil melaunching sebuah film berjudul Di Balik Frekuensi (DBF).

Saya masih ingat, ketika itu ikut terlibat dalam mengedarkan petisi dukungan untuk Luviana. Dalam berbagai pertemuan (menjelang pemilu) ketika itu, di Palembang, Pekan Baru dan juga Karawang. Muncul pertanyaan apakah ini upaya menggembosi partai tertentu? Saya meyakinkan bukan! Ini upaya kecil untuk membela kawan kita, buruh di tempat lain meskipun mungkin anda tidak mengenalnya.

Yohana Sudarsono, dengan kemampuannya yang sangat bagus dalam bahasa Inggris membantu menerjemahkan materi kampanye, menyebarkannya melalui jaringan-jaringan internasional dan kemudian petisi bergulir ke seantero penjuru.

Pekerjaan melakukan kampanye, mungkin bukan pilihan hebat bagi sebagian orang, tapi tetap harus dilakukan dengan segala kesulitannya. Sebab, cara inilah yang berhasil mengedukasi masyarakat diluar sana berkaitan dengan issu yang kita geluti. Ini upaya kecil melawan dominasi korporasi media yang membabi buta, sekali lagi (SUNGGUH SIAL), sudah babi, buta lagi!

Hari ini, dengan kesusahan yang luar biasa kita juga sedang menggalang kampanye serupa melawan Honda. Korporasi raksanan negeri sakura. Kesulitan yang sama dengan medan berbeda, demikian kira-kira. Dan saya berbahagia, menjadi kurir yang kesana kemari mengedarkan kampanye itu, meskipun belum menemukan titik keberhasilan. Tapi saya percaya, tidak ada perjuangan yang sia-sia, meski yang lain mencela.

LUVI Luvianaketika , tularkan energimu kepada kawan-kawan Serikat Buruh Kerakyatan Honda di Karawang sana!

 

Luviana Terimakasih teman teman telah menjadi guru yang baik selama ini..

Tuti Fmkj
Tuti Fmkj selamat ya mba luvi..

Nanda Tandjung
Dian Irawan
Dian Irawan Mba Luviana … Proud of you mba … Always

Luviana
Tulis komentar…

Cari delapan titik perbedaannya!

-ternyata mereka bersaudara, baru terungkap kemarin di LBH Jakarta-

Foto Khamid Istakhori.
Foto Khamid Istakhori.
Foto Khamid Istakhori.
Yohana Sudarsono Delapan? Beda itu jelas kali, Om… Gadis Merah jauh lebih militan dan progresif, Ibu yang hebat, orator ulung, pemimpin yang jempolan.. Lha aku? Baru belajar…. Orasi saja nggak berani.
Yang pasti kami punya 2 kesamaan!

Luviana
Luviana Gadis merah dan gadis hitam..sama sama militan..

Gadis Merah
Gadis Merah
Gadis Merah Aku blm bs bhs inggris sementara Yohana udah melancong kemana-mana

Luviana
Tulis komentar…

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized

Luviana: Internet dan Perempuan

Luviana

KBR, Jakarta – Melalui sebuah pertemuan kecil, dalam sebuah diskusi setelah makan siang, ada sejumlah aktivis perempuan di Indonesia yang kemudian berbincang-bincang tentang keberadaan internet bagi perempuan. Tak hanya di Jakarta, sebuah pertemuan di Bangkok, dalam konferensi Perempuan Asia Pasifik Beijing+20 pada November 2014 lalu, topik internet dan perempuan menjadi topik yang sangat hangat dibicarakan oleh organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara.

Sejak awal mula kehadirannya, Internet diakui kehadirannya membawa ruang baru pada udara demokrasi. Masyarakat yang tak bisa menembus media mainstream, bisa menggunakan internet untuk melakukan partisipasi publik. Coba kita lihat, dengan datangnya internet, masyarakat kini dengan leluasa bisa melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan publik. Mereka juga memanfaatkan ruang-ruang di internet untuk berpikir kritis. Sesuatu yang dulu sulit untuk dilakukan.

Namun dalam sebuah forum yang membahas media, internet dan perempuan yang diadakan forum masyarakat sipil di Bangkok, 15 November 2014 lalu, ternyata banyak negara yang masyarakatnya belum bisa menikmati internet.

Di Srilangka misalnya, masih sedikit orang yang bisa mengakses internet, apalagi perempuan. Perempuan disana kesulitan untuk mengakses internet. Teknologi disana masih identik merupakan alat yang hanya digunakan laki-laki.

Di Timor Leste, kondisinya lebih memprihatinkan. Tak banyak yang bisa mengakses internet karena harganya yang sangat mahal. Perempuan di Timor Leste menjadi sulit mengakses internet.

Kondisi di Thailand lebih baik, karena akses pada internet saat ini lebih murah dari beberapa tahun lalu. Walaupun kondisi di Thailand belum sebaik di Indonesia, karena di Thailand akses internetnya yang masih lumayan mahal.

Kondisi yang lain terjadi di Malaysia. Pemerintah Malaysia saat ini masih sering melakukan sensor terhadap internet untuk tayangan yang dianggap mengandung unsur pornografi. Hal ini juga berakibat pada kebijakan yang membuat akses publik terhadap internet menjadi dibatasi.

Tak hanya orang dewasa saja yang kini menikmati internet, anak-anakpun sudah menjadi penikmat internet. Mereka biasanya bermain game atau mengakses sosial media seperti facebook dan juga mengakses youtube. Biasanya para perempuan dan ibulah yang kemudian mendampingi anak-anak mereka agar mengakses internet sehat.

Philipina adalah daerah yang penggunaan internetnya sudah sangat maju. Para aktivis perempuan disana umumnya sudah menjadikan internet sebagai bagian dari advokasi, baik digunakan oleh lembaga maupun individu-individu. Salah satu organisasi perempuan di Philipina, ISIS Internasional Manila sudah lama menggunakan internet sebagai bagian dari advokasi perjuangan untuk perempuan.

Dalam pertumbuhannya hingga kini, internet memang sudah dilakukan sebagai alat untuk advokasi, namun di Indonesia, hal itu baru terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang dan sejumlah kota besar lain.

Di Papua misalnya, hanya daerah-daerah yang berdiri perusahaan transnasional dan di Jayapura saja yang bisa mengakses Handphone maupun internet. Di pedalaman, jangankan internet, akses masyarakat dalam menggunakan Handphone saja masih sulit dilakukan. Jika ada perusahaan transnasional yang berdiri, maka yang dibangun adalah jalan dan internet.

“Yang dibangun hanya infrastruktur seperti jalan, internet, tak lebih dari itu,: ujar Yuliana Langowuyo, salah satu aktivis perempuan Papua.

Kondisi yang tak jauh beda juga terjadi di Nusa Tenggara Timur. Anna Djukana dari Kelompok Lopo Belajar Gender menyatakan bahwa di NTT internet hanya bisa diakses oleh kalangan menengah ke atas, masih banyak kalangan menengah ke bawah dan masyarakat yang tinggal di pedalaman tak bisa mengaksesnya.

Data Asosiasi Pengelola Jasa Internet (APJATI) di tahun 2013 memperkirakan, pengguna internet di Indonesia baru sekitar 30%. Artinya sebanyak 70% masyarakat Indonesia belum bisa mengakses internet. Jika di Jakarta, internet bisa diakses publik, namun tidak begitu di daerah lain. Kesenjangan inilah yang harus diurus oleh pemerintah. Dan tuntutan lain, yaitu pemerintah harus menjamin agar tidak terjadinya diskriminasi yang terjadi pada perempuan dalam penggunaan akses internet.

Dalam forum konferensi perempuan Beijing+20 itulah maka pemerintah negara-negara Asia pasifik anggota PBB termasuk Indonesia sudah menandatangani hasil konferensi yang berbunyi: ” Pemerintah akan membuka partisipasi terhadap perempuan di media dan dalam menggunakan teknologi dan memastikan tidak terjadi kesenjangan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam penggunaan teknologi.”

Semoga, ini benar-benar menjadi pekerjaan rumah yang penting bagi pemerintah Indonesia.

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized

Yuliana Langowuyo: Untuk Perempuan Papua, di Tanah ini Kami Berjuang

Luviana

KBR, Jakarta – Hari itu udara Jakarta kurang bersahabat, namun ini tak menyurutkan sejumlah aktivis perempuan dari berbagai daerah untuk berdiskusi soal diskriminasi yang dialami para perempuan di Indonesia. Awal Desember memang sering membuat masyarakat yang tinggal di perkotaan Jakarta menjadi repot, karena harus berjalan menembus hujan. Namun tentu ini tak dialami para petani yang tinggal di pelosok pedalaman Indonesia, saat ini mereka pasti sedang berangan-angan, untuk mendapatkan hasil panen yang lebat.

Yuliana Langowuyo adalah aktivis perempuan asal Papua yang mengikuti pertemuan membahas diskriminasi terhadap perempuan yang diadakan Cedaw Working Group Indonesia (CWGI) di Jakarta, pada 12 Desember 2014 lalu. Di tengah hujan lebat, wajahnya selalu tampak murung ketika menceritakan penderitaan yang dialami para perempuan Papua. Ia tampak menunduk, sesekali menyeka airmatanya, sambil menahan diri agar airmata lainnya tak lagi menetes.

Yuliana adalah aktivis perempuan dari Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua (SKPKC) Fransiskan Papua yang banyak membela nasib buruh perempuan di pedalaman Papua. Ia sering keluar masuk Yahukimo, wilayah paling ujung Papua dan sejumlah daerah pedalaman lain seperti Sarmi, Merauke hingga Nabire.

Papua kembali menjadi perbincangan hangat ketika kekerasan terus beruntun terjadi disana, dari pembunuhan, tawuran hingga diskriminasi terhadap perempuan. Apa saja sebenarnya persoalan perempuan Papua di tengah konflik dan kekerasan yang terus-menerus mendera masyarakat disana?

 

Luviana (L): Apa saja kekerasan yang masih menimpa para perempuan Papua?. Ketika Kongres Perempuan Papua pertamakali dilakukan di tahun 2001, ada persoalan perkosaan yang dilakukan militer, ada persoalan pesta adat yang mendiskriminasi perempuan. Apakah ini masih terjadi hingga kini?

Yuliana (Y): Sebenarnya ada situasi yang lebih baik. Jika dulu banyak perempuan Papua yang diperkosa oleh militer yang sedang bertugas di Papua, sekarang jumlah ini sudah relatif menurun. Walaupun modusnya tetap sama saja, yaitu atas dasar suka sama suka, kemudian perempuan Papua menikah dengan laki-laki militer. Jadi semua dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena perkosaan. Mereka biasanya kemudian menikah di gereja. Namun Ketika laki-laki ini harus kembali ke tempat asalnya, para perempuan Papua kemudian ditinggalkan begitu saja dan harus mengurus anaknya sendiri. Anak-anak ini umumnya dibesarkan tanpa ayah. Gereja sulit untuk bergerak karena mereka memang menikah resmi di gereja, dan para perempuan kemudian tidak menyadari kondisi ini. Mereka tak pernah sadar bahwa mereka adalah korban kekerasan. Korban pengabaian laki-laki.

 

L: Bagaimana dengan pesta adat atau yang lebih dikenal dengan pesta seks yang banyak dilakukan oleh laki-laki disana? Apakah ini masih selalu terjadi?

Y: Pesta adat itu hingga sekarang masih terjadi di sejumlah tempat walau kondisinya tidak sebanyak dulu. Biasanya setelah pesta usai, laki-laki boleh memilih dengan siapa saja ia akan berhubungan seksual, karena memang ada tradisi seperti itu. Dan laki-laki tersebut kemudian tidak dibatasi dengan siapa saja ia akan memilih berhubungan seksual, apalagi jika ia adalah ketua adat. Ia bebas untuk memilih. Semakin tinggi jabatannya secara adat, maka semakin ia leluasa untuk menentukan pilihannya. Banyak laki-laki yang punya pasangan kemudian melakukan hubungan seksual dengan siapa saja dia mau. Ini yang kemudian menyebabkan angka HIV/AIDS menjadi tinggi di Papua. Tak hanya itu, ini menjadi penyebab angka kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat setiap tahun.

L: Masalah lain yang masih membelit persoalan perempuan Papua?

Y: Persoalan mas kawin masih saja terus terjadi. Ketika perempuan memutuskan untuk menikah, maka laki-laki harus memberinya mahar atau belis. Mahar atau belis ini seperti pertanda budaya bahwa perempuan sudah dibeli. Hal inilah yang banyak menyebabkan kekerasan terhadap perempuan karena perempuan seolah-olah sudah menjadi milik laki-laki, jadi semua perempuan harus menerima semua tingkah laku laki-laki.

 

L: Bagaimana dengan kedatangan perusahaan-perusahaan transnasional di Papua?

Y: Kedatangan perusahaan transnasional di Papua menambah buruk kondisi ini. Mereka tak hanya mengambil sumber daya alam kami, namun menjadikan masyarakat Papua hanya menjadi penonton dan menjadi buruh-buruh perusahaan transnasional yang dibayar murah. Berdirinya perusahaan transnasional ini juga menjadikan banyak berdirinya warung-warung penjual minuman keras. Banyak laki-laki yang kemudian banyak minum minuman keras. Hal ini juga menumbuhkan tempat-tempat prostitusi terselubung dan menyebabkan jumlah HIV/AIDS menjadi tinggi.

 

L: Kemajuan yang dialami di Papua sejauh ini?

Y: Banyak pemekaran yang telah dilakukan, namun ini seperti pemekaran yang tak punya nyawa.

 

L: Apa yang dilakukan para perempuan Papua dengan kondisi ini?

Y: Banyak teman-teman perempuan yang kemudian putus asa melihat kondisi ini. Apalagi jika suami mereka melakukan kekerasan. Mereka lalu bekerja seadanya untuk menghidupi rumah tangga, ada yang berjualan pinang, menjadi buruh serabutan, yang penting anak-anak mereka tetap bisa makan.

 

L: Sebagai aktivis perempuan, bagaimana anda menerima ini dan kemudian menjadikan ini sebagai sebuah keputusan untuk diperjuangkan?

Y: Saya melihat, tidak adanya akses keadilan yang diurus oleh negara selama ini. Negara membiarkan para pelanggar Hak Asasi Manusia berkeliaran di Papua. Karena gagal berjuang di negeri sendiri, maka kami dan beberapa kawan lain kemudian memperjuangkan persoalan ini dalam mekanisme internasional. Kami hadir dalam forum-forum HAM internasional agar mereka membantu menyelesaikan persoalan kami di Papua. Walaupun kami tahu bahwa memperjuangkan ini sangat tak mudah. Banyak kepentingan di Papua, kepentingan negara, kepentingan asing melalui perusahaan-perusahaan transnasional di negeri kami. Namun kami sadar, kami harus memperjuangkan ini.

 

L: Tak pernah merasa putus ada dengan kondisi ini?

Y: Tak cukup bagi kami untuk meratap, kami harus berjuang , untuk tanah-tanah kami di Papua, untuk masyarakat yang masih mempunyai impian untuk tetap tinggal disana.

 

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized

Perempuan Timor Leste, Ceritamu Kini

Luviana

KBR, Thailand – Menjumpai Filomena Barros Reis (50) seperti menjumpai kawan lama yang hilang, lalu bertemu kembali. 14 tahun lalu-tepatnya tahun 2000- dalam sebuah pertemuan singkat di Bangkok, Thailand, Filomena Barros hadir dengan mata berkaca-kaca. Suaminya hilang. Teman-teman perempuannya tertembak mati.

Masa lalunya sangat kelam. Mena, begitu ia biasa dipanggil, adalah seorang aktivis perempuan di Timor Leste. Ia berjuang untuk mencapai merdeka dari kepongahan tentara Indonesia di masa itu. Pencariannya pada suaminya yang tak kunjung bertemu dan kehilangan banyak saudara dan teman merupakan kisah pahit yang ia simpan hingga kini.

Namun dalam pertemuan tak terduga pada siang di pertengahan November ini, dalam Konferensi Perempuan Asia Pasifik: Beijing+20 di kota Bangkok, ia tak lagi menangis. Ia memeluk hangat. Ia justru mensyukuri perjumpaan kami kembali.

“Bangkok telah mempertemukan kita kembali. Saya senang bertemu orang Indonesia dan kami sudah merasa seperti saudara sekarang. Kini saya sudah bisa pelesir kemana-mana tanpa rasa takut. Anak-anak saya punya harapan baru,” itu katanya.

Dulu ia selalu menangis jika becerita tentang banyaknya saudara dan teman-temannya yang meninggal, tertembak dalam peristiwa Timor-timor. Betapa ia mendambakan sebuah kemerdekaan dengan rakyat yang bertumbuh.

“Tak apa bertumbuh dari nol, yang paling penting kami bisa bebas dan bekerja membangun negeri kami sendiri. Walau kami sedang membangun banyak hal, pembangunan manusia, pelatihan pemuda-pemudi untuk misi persahabatan antar negara,” Itu katanya.

Saat ini Timor Leste adalah negeri yang sedang membangun, kemiskinan tampak terjadi di sejumlah tempat, akses internet yang masih sulit dan penataan kembali infrastruktur dengan pemerintahan yang baru.

“Tapi kami senang karena kami sudah merdeka, bicara merdeka berarti bicara aspirasi. Kami sedang membangun keadilan ekonomi, keadilan untuk bersuara, apa yang saya harapkan terjadi kini.”

Filomena memulai ceritanya. Pasca Timor Leste merdeka, ia sempat ke Swedia untuk bersekolah selama setahun. Setelah itu ia kembali ke Timor Leste dan memutuskan untuk mengelola sebuah lembaga perempuan. Pada tahun 2011 karena kegigihannya dan perjuangannya di isu perdamaian, ia kemudian mendapatkan penghargaan N-Peace Award dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan jaringan perempuan perdamaian dunia.

“Saya senang mendapat penghargaan itu, itu penghargaan yang sangat berharga bagi negeri kami,” begitu Filomena Baros.

Tak mudah memang hidup di daerah pasca konflik. Data AJAR (Asia Justice and Right) menunjukkan bahwa dari 140 perempuan yang berada di daerah konflik dan mengalami persoalan, hanya ada 10 orang yang mau melanjutkan perjuangannya hingga ke pengadilan. Kasus ini banyak menimpa para perempuan pasca konflik di Indonesia, Myanmar dan Timor Leste.

Di lembaga perempuan dan perdamaian yang dibangunnya, Mena kemudian juga berjuang untuk partisipasi perempuan dalam politik. Di negara yang baru merdeka ini, Mena kemudian ikut meletakkan dasar pembangunan untuk perempuan. Menurutnya perempuan harus mempunyai akses politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sama dengan laki-laki.

“Karena kami sedang membangun, maka antara masyarakat sipil dan pemerintah saling bekerjasama. Kita bisa melihat bahwa partisipasi perempuan dalam politik di Timor Leste sangat tinggi yaitu 38%, 2 orang perempuan duduk di posisi menteri dan kami sudah mempunyai menteri pemberdayaan perempuan, bahkan kami sudah mempunyai kaukus perempuan politik.”

Anak-anaknya kini sudah besar, ia besarkan anaknya sendiri tanpa suami yang hilang di masa gelap sebelum merdeka. Nivea Elizabeth Carlota kini sudah berumur 31 tahun dan menjadi sutradara film ternama di Timor Leste. Salah satu filmnya yaitu “Betrice War” adalah film yang bercerita tentang perjuangan masyarakat Timor Leste merebut kemerdekaan dari Indonesia. Film itu kini banyak disukai masyarakat disana dan telah diputar berulangkali.

Anak kedua adalah Rotilia Julio Christina yang kini duduk di fakultas Kedokteran Universitas Nasional Timor Leste.

“Walau kondisi kami dulu selalu dalam tekanan, namun saya selalu mengajarkan perdamaian pada anak-anak saya. Saya tak pernah mengajarkan anak-anak untuk membenci musuh, tetapi saya selalu mengajarkan pada mereka agar mencintai musuh atau mengasihi orang yang membenci kita. “

Tak punya dendam pada orang Indonesia, Mena?

“ Tidak pernah, kami hanya membenci perilaku tentara Indonesia di masa lalu. tetapi bukan membenci masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia sebenarnya tidak banyak yang tahu apa yang terjadi pada kami dulu.”

Keyakinannya inilah yang sering ia paparkan dalam pidato-pidato dalam forum-forum perdamaian internasional. Ia pernah berpidato di forum perdamaian di Genewa, di Australia dan di tingkat Asia. Ia selalu mengawali pidato masa lalunya dengan menangis, dan kemudian mengakhirinya dengan tersenyum.

“Saya lega, sudah melampaui masa lalu yang gelap, dan kini punya saudara baru, yaitu orang-orang Indonesia.”

Matanya tetap saja memerah, ia tak bisa menyembunyikan rasa pedih. Teringat suaminya yang telah lama hilang.

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized

Luviana: Lelaki Camar

Apa yang kau pikirkan ketika musim daun kering ini datang?

Kau ingin tahu kabarku?

Semua ada dalam surat-suratmu
Yang kau kirim tadi pagi
Ketika matahari bersinar sangat terik dalam Hujan yang selalu membayangi

Aku memikirkanmu
Pada matamu yang selalu berpaling
Juga pada jawabmu yang selalu ragu

Tak pantas memang kulabuhkan rindu

Aku bermimpi tentang camar terbang
Yang berani menatap sinar
Yang tak sembunyi dalam sunyi
Dan yang suaranya menggetarkan: tak ada yang perlu kita takutkan, kata si camar

Siapakah laki-laki itu?
Yang setinggi burung camar
Dan sekokoh sayap merpati?

Ini jawabku untukmu
Untuk laki-laki yang selalu bertanya tentang kabar
Tetapi hatinya selalu ragu

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized

Luviana: Gender dan Komunikasi Politik

Luviana

Gender dan Komunikasi Politik

 

1. Hambatan dan Kelebihan Perempuan dalam Berkomunikasi Politik

Untuk melihat bagaimana perempuan dibandingkan laki-laki dalam melakukan komunikasi politik, maka kita harus mengidentifikasi apa hambatan perempuan dalam melakukan komunikasi politik. Beberapa hambatan perempuan juga kelebihan perempuan teridentifikasi di bawah ini:

 

A. Hambatan Kultural

 Secara kultural, perempuan distereotypekan sebagai orang yang: pemalu, takut, suka menangis. Sedang laki-laki identik dengan: berani, pantang menyerah, tidak pernah menangis. Inilah yang menyebabkan perempuan mempunyai kendala dalam melakukan komunikasi politik karena perempuan sering minder, tak punya keberanian dan rendah diri ketika mendapatkan kritikan.

Hambatan kultural lain, perempuan juga distereotypekan sebagai ibu rumah tangga, pekerja domestik, tak pantas tampil di publik dibandingkan laki-laki.  Inilah yang menyebabkan perempuan mendapatkan banyak kritik ketika tampil di muka publik.

Mereka juga distereotypekan sebagai orang yang: tak pantas memimpin. Identitas inilah yang menyebabkan perempuan menjadi enggan untuk berbicara terbuka, malu, tidak percaya diri. Bahkan di Amerika ada stereotype tentang Cinderella complexe untuk perempuan. Yaitu perempuan identik dengan orang yang malu, tak percaya diri kemudian dipinang menjadi seorang putri karena menikah dengan bangsawan kaya.

 

B. Hambatan Pengetahuan

Selain secara kultural, perempuan juga mempunyai banyak hambatan pengetahuan. Banyak perempuan yang tidak punya waktu untuk pergi dari rumah karena ia bertanggungjawab secara domestik. Perempuan yang bekerja di luar juga tak banyak mempunyai akses untuk berkomunikasi/ berjaringan/ mencari pengetahuan karena ia juga harus mengurusi urusan domestik. Inilah yang menyebabkan laki-laki mempunyai banyak pengetahuan dan banyak waktu untuk berjaringan. Dalam berkomunikasi secara politik, ini menyebabkan perempuan menjadi minder ketika melakukan kampanye politik.

Indentifikasi tentang politik yang kotor dan korup juga menyebabkan perempuan menjadi takut untuk berkiprah di dunia politik. Dalam berkomunikasi secara politik, di satu sisi ini merupakan hambatan bagi perempuan untuk maju dalam berpolitik.

 

Begitu juga dalam hal mendapatkan akses. Di media, karena tak banyak tampil di depan publik dan merasa tak punya pengetahuan cukup maka perempuan tak berani berbicara di depan media. Ini mengakibatkan banyak laki-laki yang mengisi media untuk berkomunikasi secara politik.

Dalam komunikasi modern, para kandidat di Amerika sejak tahun 1990 menggunakan internet, website dan kemudian tahun-tahun berikutnya menggunakan yotube, videostyle untuk melakukan kampanye. Nampaknya ini agak sulit dilakukan oleh banyak kandidat perempuan di Indonesia dan beberapa negara miskin lainnya. Di Indonesia misalnya, akses internet baru menyentuh kandidat di perkotaan,sedangkan banyak perempuan di daerah masih kesulitan untuk mendapatkan akses internet karena persoalan infrastruktur.  Di perkotaan sendiri, perempuan juga banyak yang masih mendapatkan hambatan karena teknologi adalah wilayah laki-laki. Misalnya: beberapa perempuan boleh menggunakan handphone, namun jika suaminya sudah tidak lagi memakainya.

 

C. Kelebihan Perempuan (Persuasif dan Melakukan Praktek terhadap Isu)

Namun sejumlah penelitian lain juga menyebutkan bahwa dengan kondisi ini perempuan harus melihat kelebihannya, yaitu: perempuan lebih pandai untuk berkomunikasi secara personal, tidak sombong dan acuh, inilah yang menyebabkan perempuan lebih dekat dengan publik ketika berkampanye.

Kelebihan lain, karena setiap hari berpraktek dengan lingkungannya, ini menjadikan perempuan sangat paham bagaimana mengelola isu dan berpraktek secara isu, misalnya: melakukan komunikasi politik dengan membawa isu kemiskinan, kesehatan, dll.

 

2. Perempuan dan Komunikasi Politik di Beberapa Negara

A. Amerika

Perempuan Amerika memiliki kemajuan dalam berpolitik. Walaupun lambat, namun kemajuannya pasti.  

Perempuan Amerika baru mendapatkan hak untuk memilih pada tahun 1920. Sejak 1964, proporsi perempuan pemilih Amerika lebih besar dibanding laki-laki. Dalam 25 tahun terakhir, perempuan memiliki perwakilan mereka di Kongres AS dari 4 % menjadi 13,6 %. Di seluruh negara bagian mengalami peningkatan, dari 10 % menjadi 25,3 % , dan di legislatif  dari 9 % jumlahnya menjadi 22,3 % ( Data Center for American Women and Politics).

Dalam Buku Women and Political As Sources and Audiences misalnya, Dianne G Bystrome (edited: Lynda Lee Kaid) misalnya menuliskan bagaimana perempuan melakukan komunikasi politik di negara-negara luar Amerika, bagaimana peran media, organisasi feminis dan isu-isu perempuan apa saja yang diangkat ketika itu. Penelitian ini juga akan mengetengahkan bagaimana gaya feminin perempuan, viedo style, framing dan skema gender.

 

Komunikasi Politik dengan Publik

Dalam melakukan komunikasi politik misalnya kampanye, perempuan harus selalu berhubungan dan melakukan komunikasi antar pribadi dengan para pengurus partai , staf kampanye , media , dan pemilih dan  publik. Mereka harus siap berbicara pada pertemuan-pertemuan , konferensi pers , konvensi politik , dan perdebatan.

Mereka juga harus menyiapkan bahan seperti direct mail , brosur , poster, release di  radio , koran , televisi, iklan , dan situs web .

Beberapa Analis mengungkapkan tentang gaya komunikasi kandidat selama kampanye politik. Mereka umumnya mengungkapkan tawaran perbandingan dengan kandidat laki-laki karena tradisi yang selama ini dibangun adalah tradisi politik laki-laki.

Kandidat perempuan kemudian menggunakan logika/ retorika perempuan dalam berpidato. Jika laki-laki lebih memilih berpidato dengan: penegasan ahli dan penggunaan otoritas ahli, kandidat perempuan kemudian menggunakan strategi : berbicara dari hati ke hati, mengundang partisipasi penonton untuk berbicara dan mengidentifikasi pengalaman publik. Umumnya kandidat perempuan ingin dekat dengan publik, dan kandidat laki-laki ingin dikenal sebagai orang yang ahli dalam berpidato. Kandidat perempuan juga lebih banyak tersenyum dibandingkan laki-laki.

Pemilihan isu juga begitu. Jika laki-laki lebih memilih isu pajak, ekonomi, kejahatan dan pekerja sebagai isu utama kampanye, perempuan lebih memilih isu: kesehatan, lingkungan dan perawatan anak. Dengan banyaknya perempuan terjun menjadi kandidat politik, bisa membuka mata orang tentang ragamnya persoalan. Inilah proses komunikasi politik yang terjadi—perempuan bisa mengkomunikasikan persoalan-persoalan politik kepada publik yang tidak diungkapkan kandidat laki-laki.

Dalam melakukan komunikasi politik di TV, perempuan lebih senang menggunakan setelan baju kantor atau rok dan sweater yang menunjukkan bahwa mereka adalah pekerja profesional yang feminin.

Linda Lee Kaid misalnya melakukan penelitian tentang: videostyle, gaya, pengucapan komunikasi politik yang dilakukan perempuan, juga dalam iklan.  Namun beberapa studi lain di Amerika di tahun 1990 juga menunjukkan ketidakkonsistennya kandidat perempuan dalam iklan yang melakukan hal yang sama dengan kandidat laki-laki, yaitu: saling menyerang, memberikan komunikasi secara negatif. Untuk soal kampanye TV misalnya, perempuan sering menyerang laki-laki yang sering merokok.

 

Komunikasi Politik di Situs Web

Dalam teknologi komunikasi, internet juga telah membawa kandidat perempuan untuk melakukan komunikasi politik. Situs web ini digunakan agar meraih perhatian dan konstituen. Bagi para politisi dan kandidat, situs web merupakan komunikasi yang baik karena dikendalikan oleh mereka sendiri, bukan oleh media. Dalam situs web, kandidat perempuan lebih memilih menampilkan isu-isu kesehatan, kemiskinan dan hak asasi manusia.

 

Komunikasi Politik istri Kandidat Presiden

Dalam kandidat pemilihan presiden misalnya, istri presiden juga melakukan komunikasi politik. Barbara istri George Bush misalnya memilih untuk menyatakan bahwa ia akan menjadi mitra yang baik di rumah dan selalu mendukung Bush. Sedang Hillary istri Bill Clinton memilih cara yang lain. Ia juga ikut berkampanye melakukan kritik terhadap sistem kesehatan dan kebijakan-kebijakan di Amerika. Dia juga mengkritik tentang peran perempuan yang terlalu besar di keluarga, yaitu harus mengurus domestik dan publik. Sedangkan laki-laki hanya mengurus publik. Komunikasi ini sering mendapatkan kritikan tajam di media karena tak lazim yaitu bisa memecah belah keluarga-keluarga di Amerika misalnya. Yang lazim dilakukan calon istri Presiden adalah yang dilakukan Barbara, yaitu dengan memilih cara tradisional, mendukung penuh suami. Banyaknya kritikan ini menunjukkan bahwa perempuan masih saja mendapatkan kritikan tajam ketika berpolitik. Padahal ketika itu, organisasi perempuan memberikan dukungan yang kuat bagi Hillary, namun kecaman terhadap Hillary tetap banyak terjadi. Menurut para aktivis perempuan Amerika, Hillary menggunakan retorikanya untuk melakukan kampanye publik. Ini sangat positif mengingat sebagai ibu negara/ first lady akan bekerjasama dengan suaminya yang Presiden Amerika.

Ketika terjadi skandal Bill Clinton dan Monika Lewinsky misalnya, Hillary berkomunikasi secara baik. Ia mengatakan bahwa: sebagai manusia individu pasti pernah melakukan kesalahan. Maka ia memaafkan Clinton karena semata-mata bukan saja secara individual namun untuk menyelamatkan Amerika.

Akhirnya keputusan berubah, Bill Clinton tetap menjadi presiden dan terus mendapat dukungan dari semua rakyat. Hillary Clinton semakin terkenal akan kebijaksanaanya dan kebesaran hatinya.

 

Tanggapan Audience terhadap Komunikasi Politik Kandidat Perempuan

Audiece lebih senang dengan kandidat perempuan yang bisa menyeimbangkan dengan gaya feminin dan maskulin. Dan lebih efektif jika dalam kampanye, perempuan membongkar stereotype antara laki-laki dan perempuan. Perempuan juga mendapatkan keuntungan dengan lebih dekat ke audience secara pribadi dan tidak dengan emosional dan meledak-ledak. Audience juga tidak nyaman jika ada istri presiden/ first lady yang hanya menyerang kebijakan dan laki-laki, namun mereka lebih menginginkan pendekatan perempuan layaknya sebagai ibu, istri dan juga adik.  Namun walaupun mendapatkan kritik, namun citra Hillary di kalangan kelas menengah di Amerikan terasa sangat kuat.

 

Solusi

Kampanye politik perempuan harus lebih diperluas, tidak hanya mengungkapkan isu tradisional dengan gaya campuran antara feminin dan maskulin (melakukan pendekatan secara feminin dan memberikan keberanian secara maskulin), namun juga harus diperluas strategi komunikasi politik dalam berkampanye, misalnya dengan: melakukan pidato kebudayaan, membuat video penyadaran dengan style perempuan, kampanye sastra, dll .

 

B. Indonesia

Para perempuan Indonesia mengalami banyak hambatan dan pengetahuan. Selama ini, para perempuan yang duduk di DPRD masih distereotypekan sebagai perempuan ibu rumah tangga yang tidak layak berpolitik. Selain mengakibatkan rendahnya minat perempuan untuk terjun di dunia politik, ini juga menyebabkan perempuan yang mau terjun di dunia politik menjadi rendah diri ketika melakukan komunikasi politik.

Kesibukan perempuan dalam mengurusi urusan domestik dan publik juga membuat perempuan harus sekuat tenaga dan berusaha untuk mengimbangi kandidat laki-laki. Rapat-rapat partai yang dilakukan di malam hari juga membuat perempuan enggan untuk berkiprah lebih banyak di politik. Di sejumlah daerah di Indonesia, Perempuan yang pulang malam juga di stereotypekan buruk di lingkungannya.

Realitas lain, Minimnya akses uang dan pengetahuan juga menyebabkan banyak caleg perempuan kemudian didominasi oleh pebisnis, selebritis, mempunyai hubungan kekerabatan dengan pejabat negara.   Akibatnya ini juga menjadi hambatan bagi naiknya isu perempuan karena kandidat yang tidak menguasai isu dan yang terjadi kemudian tidak memperjuangkan isu.

Padahal seharusnya, dalam parlemen ketika telah terpilih, perempuan harus terus memperjuangkan isu perempuan dan isu kebijakan lain, melakukan komunikasi politik, negosiasi, perdebatan untuk memperjuangkan isu-isu perempuan dan kebijakan lain.

Realitas lain adalah ketika banyak munculnya Perda diskriminatif. Penelitian menunjukkan bahwa banyak Perda yang mendiskriminasi perempuan digunakan sebagai ajang transaksi politik di daerah. Hal ini menunjukkan posisi perempuan yang masih dianggap rendah dan tidak penting.

Jumlah perempuan di parlemen hingga hari ini hanya sekitar: 18%.

 

C. Brasil

Sebelum tahun 1970, peran perempuan Brasil setara dengan laki-laki. Namun paska tahun 1970, para perempuan Brasil justru tidak diberikan hak untuk memilih dan dipilih. Ini merupakan kemunduran yang sangat berarti. Kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi disana membuat pemerintah didesak untuk bekerja keras membawa isu perempuan. Saat ini isu-isu perempuan sudah mulai dibahas di parlemen.

 

D. Norwegia

Di Norwegia, sejak tahun 1979 sudah menerapkan Undang-Undang Kesetaraan Gender. Perwakilan parlemen di Norwegia, Mariane Domhaug menyatakan bahwa ini bisa terjadi ketika perempuan disana tak hanya membawa isu parlemen, namun juga melakukan komunikasi politik dengan publik dan bernegosiasi dengan anggota parlemen lain untuk mensukseskan isu ini. Di bidang ekonomi, UU Kesetaraan Gender ini tak hanya ditujukan untuk perempuan saja tetapi juga untuk laki-laki misalnya: perlindungan tempat kerja, gaji,dll. Laki-laki Norwegia dengan lahirnya UU ini tidak tabu ketika bekerja sebagai guru kanak-kanak atau perawat, karena selama ini terjadi banyak hambatan pada laki-laki dalam pemilihan pekerjaan yang identik dengan perempuan. Di Norwegia, 6 bulan cuti melahirkan juga tidak hanya diperuntukkan untuk perempuan namun juga untuk laki-laki. Menurut Domhaug hal ini terjadi karena perempuan sudah akrab dengan negosiasi dan dialog publik dengan kemampuan mereka yang sangat tinggi. Walaupun perempuan juga harus sering bekerja lebih keras untuk itu dibandingkan laki-laki.

 

E. Denmark

Di Denmark, para perempuan parlemen disana juga telah menghasilkan 3 Undang-Undang yang bekerja secara khusus untuk perempuan, yaitu: UU Kesetaraan gender di tahun 2002, UU keperawatan sama antara laki-laki dan perempuan, dan UU Bayar sama di tahun 2006. Perempuan parlemen di Denmark gigih memperjuangkan gender mainstreaming dengan melakukan komunikasi publik dan komunikasi dengan perempuan secara intensif.

 

F. Swedia

Di Swedia, hampir semua partai politik yang ada di parlemen mempunyai kebijakan yangv sama, yaitu: equal representatif. Swedia merupakan negara yang konsisten dalam memperjuangkan jumlah perempuan parlemen. Data di tahun 2000 menunjukkan 45% untuk perempuan yang duduk di parlemen dan 55% di pemerintahan. Disana juga telah terbentuk UU Kesetaraan gender di tahun 1974 dan Lembaga Ombudsman kesetaraan gender.

 

Penutup

Sejumlah penelitian dan literatur menyebutkan bahwa yang paling penting dilakukan para perempuan dalam melakukan komunikasi politik adalah: perempuan harus berani untuk berbicara. Karena berbicara merupakan aspek komunikasi dimana mereka bertemu dengan publik. Perempuan juga harus didorong untuk masuk ke ruang publik. Ia juga harus didorang untuk menegosiasikan pekerjaan rumahnya dengan suami di rumah.

Untuk mendapatkan pengetahuan, perempuan harus diberikan pengetahuan, diberikan beasiswa, pelatihan agar berani untuk berbicara.    

Dibutuhkan dorongan dari organisasi perempuan, partai yang berpihak dan mendorong perempuan untuk berpolitik.

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized

Luviana: Media Mainstream dan Ruang Publik Politik

Paper Konferensi Nasional Komunikasi UI 2013

Media Mainstream dan Ruang Publik Politik

  • Oleh: Luviana

 

“Merasa frustasi karena tekanan untuk menghasilkan kisah-kisah yang “lebih menghibur” dan layak jual, Charles Lewis seorang produser televisi CBS 60 Minutes memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjannya.  Lewis mengundurkan diri karena sudah tak nyaman lagi “bekerja” untuk memenuhi rating dan share Nielsen atau selalu harus mengecek jumlah pelanggan terakhir. (Dalam: Sembilan Elemen Jurnalisme, Bill Kovach dan Tom Rosensteiel, Yayasan Pantau dan ISAI, 2001)”

 

1. Pendahuluan

Tak hanya Charles Lewis yang mengalaminya, banyak produser televisi di seluruh dunia mengalaminya. Merasa tak mengejar berita yang membutuhkan waktu dan upaya lebih, lebih mengejar rating dan share, juga tuntutan lain memenuhi suara “khalayak”. Padahal dalam rapat-rapat redaksi di media televisi di Jakarta, khalayak selalu diartikan sebagai orang yang membeli barang yang diiklankan. Dalam bentuk lain selalu dikatakan: khalayak adalah siapa saja manusia yang memenuhi deretan angka dan ukur dalam survey yang dilakukan Nielsen. Kondisi Inilah yang kemudian membuat Charles Lewis frustasi dan kemudian mendirikan Center for Public Integrity yang kemudian berjuang untuk ruang publik dan membebaskan ruang redaksi dari banyak kepentingan ekonomi dan politik media.

Jika ruang publik hanya diisi oleh kepentingan ekonomi dan politik media, maka dimana ruang publik yang benar-benar bisa dijadikan forum kritik dan kompromi?. Di Indonesia, hanya sedikit ruang di media mainstream yang digunakan untuk publik. Di media cetak, hanya sekitar 1-2 halaman yang diisi oleh opini publik dan surat pembaca. Sedangkan di media televisi, hampir tak ada program di televisi yang khusus untuk mendengarkan suara publik. Beberapa media baru seperti online, mulai membuka ruang publik seperti komentar-komentar yang dibuka untuk pembaca , namun belum dibuka sebagai perdebatan yang informatif.

 Di televisi di Indonesia, ruang publik hanya disii oleh forum perdebatan yang tak kenal ujung: berdebat keras, mempertentangkan, pebuh bombastis dan bukan argumen yang melayani keingintahuan publik. Kondisi ini mengalami kerumitan ketika beberapa media televisi di Indonesia mulai dimiliki oleh partai dan aktif melakukan kampanye partai pemilik media. Perdebatan yang terjadi akhirnya bukan hanya perdebatan untuk publik, namun untuk kepentingan politis tertentu.

 Saya teringat dengan salah satu pertemuan yang pernah dilakukan para jurnalis di tahun 2012 lalu. Dalam sebuah ruang yang penuh sesak dengan argumen kritis terhadap media itu, ada yang mengatakan: Jangan heran, jika setiap hari anda akan menyaksikan pemilik partai yang juga pemilik televisi menebarkan pesonanya di televisi yang anda lihat. Sedangkan para pemilik televisi lain yang tak berpartai, maka ia akan “menjual” hotelnya di televisi miliknya, buku yang sudah selesai ia tulis, sekolah yang sedang ia bangun atau organisasi yang sedang ia pimpin. Padahal  masih ada Publik yang harus diperhatikan, tentang kondisi kemiskinannya, tentang hak mereka yang tak pernah dirawat dengan baik oleh media.

Gugatan terhadap media di Indonesia semakin menguat dengan semakin mencengkeramnya kapitalisme dalam industri media. Dalam persepektif ekonomi politik, media merupakan wadah dimana terjadi tarik-menarik antara kepentingan ekonomi (pemilik modal) dan politik (permainan kekuasaan). Golding dan Murdock melihat bahwa produk media merupakan hasil konstruksi yang disesuaikan dengan dinamika ekonomi yang sedang berlangsung dan struktur-struktur dalam institusi yang menyokong berputarnya roda institusi media. Jadi dalam perspektif ekonomi politik, media tak pernah lepas dari kepentingan kekuasaan pemilik, politik dan struktur yang ada.

Jika kondisinya demikian, apakah publik di Indonesia bisa memenangkan “ pertarungan” ruangannya di media mainstream?

 

2. Ruang Publik Politik

Sejarah turut mencatat bagaimana sebuah ruang publik digunakan untuk berbagai macam kepentingan.  Kepentingan politik dan juga ekonomi. Trend yang terjadi di Indonesia saat ini membuktikan, ruang publik di media digunakan oleh para pemilik media untuk kepentingan ekonomi dan politik.

Bagi Jurgen Habermas, ruang publik seharusnya digunakan sebagai komunikasi bagi publik sebagai bagian dari entitas publik. Sedangkan Filsuf Hannah Arrendt kemudian mengkategorikan ada kelas marjinal yang tidak mendapatkan tempat di ruang publik seperti perempuan dan anak-anak. Filsuf modern, John Locke percaya bahwa ruang publik sangat penting untuk menyatakan pendapat.

 

Jika demikian, apakah ada ruang publik di media mainstream di Indonesia yang bisa digunakan sebagai ruang ekspresi bagi publik?

Kegelisahan bagaimana media digunakan sebagai pembentuk opini publik telah terjadi di Amerika dan Eropa pada perang dunia ke-2 di tahun 1930-1940. Banyak pemimpin negara kemudian menggunakan media sebagai alat propaganda.  AdolfHitler adalah contoh pemimpin yang menggunakan metode propaganda untuk melakukan opini publik agar menyetujui argumen-argumennya. Propaganda tradisional melalui media juga digunakan presiden Bush ketika meluncurkan senjata pemusnah massal di Irak.

 

Dalam kategori lebih besar lagi, media tak hanya digunakan sebagai alat propaganda, namun juga melakukan hegemoni publik.

 

Hegemoni menyatakan ada persetujuan diam-diam soal dominasi. Bagaimana ideologi dominan disetujui secara diam-diam oleh kelas pekerja karena dipaksakan untuk menerima. Artinya kelas dominan telah membujuk kelas minoritas untuk memaksakan keinginannya.

Ide soal ruang publik selanjutnya dilakukan oleh sekolah frankurt: Adorno, Jurgen habermas, Herbert Marcuse yang melihat bahwa di media, masyarakat tidak lagi dilihat sebagai publik, tetapi dilihat sebagai konsumen. Masyarakat diberikan ideologi palsu. 

Habermas percaya bahwa kritik sebagai bagian dari komunikasi politik harus dibawa ke ruang publik media dimana masyarakat terlibat dalam semua keputusan.  Habermas percaya bahwa media harus ada sebagai kekuatan untuk perlawanan. Habermas juga mengkritik bahwa kemasan publik dalam konsep liberal adalah kemasan saja karena sebetulnya publik tidak dilibatkan secara langsung dalam keputusan politik. Jika hanya soal kemasan maka mereka bisa memanfaatkan media sebagai debat publik dan hanya memenuhi ruang-ruang populer.

Apakah masyarakat sipil mendapatkan perlakukan yang adil dalam ruang publik? Bagaimana partisipasi bisa terwakili dalam sebuah ruang publik? Ini merupakan perjuangan yang panjang dalam memperjuangkan opini publik. Karena dalam ruang publik seringkali tidak temui soal independensi, obyektifitas, keadilan,

Padahal pemerintahan demokratis harusnya membangun adanya ruang-ruang untuk opini publik. Walaupun sejumlah pertanyaan penting mengemuka, apakah penting untuk memberikan opini publik ketika kita tidak bisa memutuskan keputusan politik?

Maka jika berbicara tentang ruang publik, jawaban kuncinya adalah pada soal: akses. Bahwa semua kelompok harus mempunyai akses yang sama dalam bersuara dan suara publik harus didengarkan.

Opini publik pada dasarnya adalah konsep liberal dimana dengan keyakinan rasionalitas dan ada persetujuan antara pemerintah dengan publik dengan kehendak kolektif. Opini publik dilakukan memperkuat kekuatan demokratis. Sebaiknya teori kritis akan menentang kehendak liberal. Bagi teori kritis, opini publik hanya akan melanggengkan kekuasaan. Elit yang berkuasa hanya membutuhkan publik sebagai legitimiasi.

Dalam demokrasi, harusnya suara publik di media didengarkan dalam membuat keputusan-keputusan karena ini merupakan keputusan yang membawa persoalan-persoalan publik. Karena media adalah tempat dimana ada kritik dari publik secara kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

 

3. Ruang Publik Di Media Di Eropa dan Amerika

Dalam situasi sosial seperti yang berkembang dewasa ini, media telah menjadi kekuatan tersendiri dalam perubahan sosial. Media mampu membentuk, memberi fokus dan mempercepat opini publik. Sehingga ada dictum yang mengatakan media menciptakan, tetapi juga menghancurkan citra.

Dictum menciptakan citra positif dan penghancuran citra. Inilah yang terjadi di media. Lalu berapa besar opini publik terjadi di media?

 

Beberapa argumen yang ditulis oleh: Baran dan Davis ini menunjukkan bagaimana kondisi sosial politik di Amerika dan Eropa memperlihatkan pengaruhnya bagi perkembangan media :

 

1. Lebih dari satu abad perdebatan tentang media selalu terjadi di Amerika. Tak hanya berdebat di media, namun perdebatan antara kalangan konservatif dan liberal selalu terjadi dalam situasi politik di Amerika.

Kalangan konservatif terus mengkritik bahwa banyaknya tayangan yang tidak mendidik merupakan kebijakan kalangan liberal yang terlalu bebas. Sedangkan kaum liberalpun tak kalah kritis. Golongan ini sepakat dengan kebebasan media namun mereka juga mengkritik bahwa kebebasan media ternyata telah dimanfaatkan oleh kepentingan pemiliknya. Kepentingan pemilik yang sarat dengan kepentingan ekonomi ini membuat suara publik menjadi tidak mendapatkan tempat. Padahal media seharusnya mempunyai fungsi sebagai medium penyuara publik yang melakukan kritik terhadap pemerintah.  Komunikasi sebagai debat kritis akhirnya mewarnai dinamika sosial politik dan masyarakat di Amerika sejak itu. Debat ini tak hanya dilakukan antara kalangan liberal dan konservatif, namun menunjukkan bagaimana real politik antara partai liberal dan koservatif disana (Demokrat dan Republikan).

 

2. Situasi politik yang lain yaitu: Perang.

Perang selalu menjadikan media sebagai alat propaganda. Peranan media sebagai sarana propaganda misalnya, terjadi pada perang dingin tahun 1940 sampai 1948. Namun dalam perkembangan peranan media beralih pada tahun1950an dan hingga sekarang, di manfaatkan sebagai sarana kampanye para Presiden. Misalnya: ketika terjadi perang Irak dan Amerika.

 

Dari sinilah kemudian lahir teori kritik tentang ruang publik. Jika pemerintah melakukan propaganda dan media selanjutnya melakukan hegemoni, maka kalangan kritis kemudian memperjuangkan ruang publik. Mereka mempertanyakan: dimana ruang untuk publik/ masyarakat ketika telah terjadi propaganda dan hegemoni?

 

3. Pemerintah tahu bahwa media juga mempunyai pengaruh yang besar bagi perkembangan sosial politik, media bisa digunakan sebagai alat kampanye kepentingan tertentu, maka pemerintah Amerika pernah melakukan pengendalian terhadap media. Istilah ini dikenal sebagai ciri pers otoritarian, yaitu yang menyatakan bahwa media berada di bawah kendala pemerintah/ penguasa. Sebagai perlawanan dari teori pers otorotarian, kemudian lahirlah teori libertarian Teori liberal hadir di masa ketika pemerintah sangat otoriter dan masyarakat dalam kondisi tidak percaya kepada media dan pemerintah. Kontrol dilakukan secara sewenang-wenang sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang seharusnya menjadi haknya. Teori liberal percaya bahwa kontrol justru akan melahirkan pengekangan baru.

 

4. Munculnya sistem pasar yang dikendalikan oleh pengusaha membuat  banyak munculnya jurnalisme kuning yang berorientasi pada sistem pasar/ kapitalisme. Jurnalisme kuning membebaskan informasi apapun untuk masuk. Sistem pasar di Amerika jugalah yang kemudian merubah persepsi bahwa publik bukanlah masyarakat, namun publik adalah konsumen karena media berkejaran hanya untuk mendapatkan konsumen dan uang di era kebebasan pers ini.

 

Sistem ekonomi pasar yang mempengaruhi kebijakan media ini terjadi di tahun 1940 di Amerika yang melahirkan jurnalisme kuning dan sensasional.

 

5. Di era lahirnya internet, kemudian banyak pejabat negara mengggunakan internet sebagai alat untuk kampanye. Presiden AS Barack Obama merupakan salah satu presiden yang memanfaatkan internet untuk melakukan kampanye terhadap publik. Dalam sejarah pemilihan umum di Amerika, Obama adalah presiden dengan peraih suara terbanyak yang pernah ada dengan memanfaatkan sosial media.

 

6. Sejumlah media di Amerika seperti Fox televisi misalnya digunakan untuk memberikan dukungan pada salah satu partai. Hal ini juga menunjukkan bahwa seharusnya media digunakan agar publik kritis, namun ternyata media digunakan untuk merekayasa kesadaran. Inilah yang menyebabkan liberalisasi politik dan ekonomi terjadi.

 

Di Eropa hal inipun pernah terjadi. dalam perkembangannya, banyak berita yang didorong oleh unsur komersial dan politik. Salah satu peristiwa pernah menimpa menteri kabinet Torry David Miller di tahun 1992, yang berselingkuh dengan seorang artis mempengaruhi opini publik ketika media massa di Inggris dengan gencar memberitakannya.  Sejumlah pengamat menyatakan bahwa berita ini didorong oleh unsur komersial, sensasional media dan kebijakan editor media. Maka setelah peristiwa itu terjadi, timbulah keinginan dari partai-partai di Inggris untuk serius menjadikan ini sebagai agenda politik mereka, yaitu bagaimana melakukan komunikasi dengan media secara intensif atas agenda-agenda partai yang akan mereka lakukan.

Dari munculnya agenda-agenda setting dari media inilah kemudian menimbulkan munculnya tabloid yang berisi kriminal dan seks yang makin menjadi-jadi.  Mulailah kala itu, banyak bermunculan media yang tidak berkualitas di Inggris. Mereka mulai mengungkapkan skandal kerajaan, adanya paparazi dll. Salah satunya adalah pengungkapan asmara Lady Diana. Ini menandai sejarah yang sama antara Inggris dan Amerika, yaitu mulai lahirnya media tidak berkualitas. Di Amerika peristiwa yang sama juga terjadi pada Presiden Clinton dan Monika Lewinsky.

Debat-debat yang ada di Inggris tak lagi ditandai dengan debat kenetralan dan isu pluralisme, namun diwarnai dengan pengakuan perselingkuhan Lady Diana, dll.

Dari sinilah pola-pola yang bias kemudian muncul. Hal ini dimulai di awal tahun 1990-an dimana salah satu opini di media mulai mendukung ke salah satu partai, yaitu pihak konservatif. Hampir semua media kemudian mendudukung partai konservatif di banding partai buruh. Kemenangan partai konservatif di tahun 1992 kemudian makin menunjukkan bahwa media di Inggris bisa digunakan untuk melakukan indoktrinasi. Dalam pemilu-pemilu berikutnya sangat jelas terlihat bagaimana media kemudian memberikan dukungan kepada partai tertentu. Jika mendapatkan banyak dukungan media, maka partai tersebut seperti mendapatkan legitimasi akan didukung oleh publik. Mereka saling melakukan black propaganda, misalnya mengungkapkan skandal seks masing-masing kandidat, dll.

R Mansel  menyatakan bahwa pertumbuhan teori komunikasi selalu berkaitan dengan sistem ekonomi politik sebuah negara. Dimana terjadi perubahan sistem politik, disitulah terjadi perubahan proses komunikasi. Sebab, politik di dalam sebuah negara selalu terkait dengan relasi antara pemerintah, masyarakat (publik) dan bagaimana media kemudian melakukan proses komunikasi diantara pemerintah dan masyarakat. 

Disini terlihat bagaimana kebijakan pemerintah akan berpengaruh pada media dan bagaimana opini publik melakukan kritik atas berbagai kebijakan negara.

Perkembangan ekonomi politik yang tidak selalu harmonis di suatu negara tentu saja akan berdampak bagaimana komunikasi publik dengan pembuat kebijakan terjadi dan akan memberikan perubahan pada proses komunikasi di media.

Proses mengendalikan media juga merupakan faktor politik dimana media digunakan untuk mengendalikan publik dalam konteks wacana, kepentingan dan juga selera. Jurgen Habermas menyatakan: bahwa proses pengendalian ini kemudian banyak digunakan kekuasaan untuk merekayasa kesadaran publik.

Proses politik- publik politis- inilah yang kemudian mempengaruhi proses komunikasi di sebuah negara.   

Media adalah entitas dimana seharusnya berfungsi untuk mengedepankan suara publik dan melakukan kritik terhadap kekuasaan/ pemerintah. Perkembangan sosial politik yang terjadi kemudian menunjukkan hal itu. Jika di negara yang pemerintahannya  otoriter, maka negara akan mengontrol publik melalui media. Jika negara dengan pemerintahan demokratis, maka pemerintah akan mengatur supaya media memberikan kebebasan bagi publik untuk berekspresi. Bagi negara dunia ketiga dengan sistem pemerintahan pembangunan, maka teori komunikasi dan pers pembangunan akan melakukan kritik dan tanggungjawab sosial sebagai misi dari sistem pembangunan negara.   

Sejumlah kondisi sosial politik banyak mempengaruhi evolusi teori komunikasi melalui banyak peristiwa dan melahirkan teori-teori baru komunikasi. Teori komunikasi yang berubah dan mengikuti perubahan ini sekaligus menunjukkan real politik sebuah negara. Perubahan dari teori komunikasi normatif ke teori fungsional media misalnya, akan menunjukkan bahwa real politik akan merubah cara orang berpikir dan mengkomunikasikan segala sesuatu kepada khalayak/ publik. Hubungan antara pemerintah, publik, media serta pemilik media dan kemudian dengan kepentingan ekonomi politiknya serta perubahan teori komunikasi  semakin menjelaskan bagaimana perubahan teori politik ini.

 

Dalam bukunya: “ Politic and Democrasi”, Garry menyatakan bahwa Ide liberalisme ekonomi yang pernah diterapkan di Amerika misalnya mendapatkan kritikan tajam dari teori kritis yaitu teori sosialisme revolusioner Karl Marx. Marx menentang ide liberalisme. Karena liberalisme tak hanya berimbas pada ekonomi, namun juga putusan politik. Putusan ini akan beimbas pada publik secara politis dan tentu merubah pesan dalam komunikasi. Teori ini menjadi teori yang sangat berpengaruh di segala abad. Marx mengkritik, komitmen pasar bebas sebagai agenda dari liberalisasi justru mengekang kebebasan berekspresi. Ini bisa dilihat dari percaturan ekonomi politik di media yang hanya dimiliki oleh sejumlah orang dengan banyak agenda ekonomi politik dari pemilik media. Kritik terhadap media adalah: media tidak memperhatikan realitas lokal dan kekhususan budaya.

Marx memberikan pemikiran penting soal ideologi kelas di media. Misalnya, penguasaan teknologi yang hanya bisa diakses segelintir orang, kiritik terhadap komunikasi yang dilakukan hanya untuk propaganda dan agitasi, bukan untuk revolusi.

 

4. Ruang publik di Media di Indonesia

 

Untuk menjawab ini, ada 2 hal yang harus ditekankan: Pertama, Sejauhmana media mainstream memberikan ruang bagi publik?. Dan yang kedua, bagaimana media mainstream selama ini memberikan informasi bagi publik? Apakah melakukan framing/ pembingkaian yang merugikan publik? Beberapa data di bawah ini bisa menjelaskan bagaimana relasi antara media dan publik di Indonesia:

 

1. Ruang Publik di media cetak di Indonesia

Selain ruang/ rubrik opini, media cetak memang telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menuliskan opini, kekecewaan masyarakat dalam bentuk rubrik surat. Ini menandakan bahwa opini dan rubrik surat memang diperuntukkan bagi masyarakat untuk memberikan pendapatnya tentang situasi di masyarakat.  Rata-rata setiap media cetak di Indonesia sudah memberikan ruang bagi publik untuk memberikan opini. Namun belum tentu, ruangan yang sangat kecil/ minim ini betul-betul digunakan sebagai ruang untuk publik melakukan kritik tanpa adanya framing dari media.

 

2.Opini publik dalam ruang politik di media

Namun tentu ruang ini tak banyak kita temui di tayangan-tayangan televisi. Sejumlah televisi di Indonesia misalnya lebih banyak memberikan porsi/ program hiburan kepada masyarakat. Sejumlah program Televisi di Indonesia adalah televisi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan interaksi secara langsung. Namun yang terjadi banyak program ini tak jauh dari kepentingan politik. Pembawa acara program TV misalnya: menjadi caleg salah satu partai yang pemilik medianya adalah pemimpin partai tersebut. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa ruang publik di media sarat dengan kepentingan politik. Pemilik media melakukan framing seolah-olah bahwa suara editor adalah suara redaksi yang independen, padahal ini hanyalah framing pemilik media yang juga pemilik partai. Tentu saja, ada banyak framing yang kemudian terjadi di media mainstream di Indonesia.. Lebih banyak lagi adalah maraknya munculnya program-program berbayar yang dibungkus dengan talk show. Tanpa menggunakan template: advertorial, jelas program melakukan penipuan pada publik. Hal lain yaitu: penggunaan logo di televisi dan penggunaan lambang dari partai pemilik media. Jelas, bahwa bukan hanya program acara, namun lambangpun digunakan sebagai alat dominasi ruang publik.

 

3. Ruang publik untuk selera pasar dan ekonomi

Hal lain adalah program-program pemilu melalui kuis yang dilakukan oleh para pemilik media. Dengan dalih program kuis, program acara ini kemudian digunakan untuk meraup keuntungan/iklan. Karena kuis dipercaya lebih semarak dan menarik juga mendatangkan iklan. Maka peruntungan ekonomi dan politik telah terjadi.

 

Tentu saja ini menimbulkan pertanyaan besar. Bukankah ini adalah perampasan opini publik di media? Inilah yang membuat ruang publik di media menjadi sangat politis. Lalu dimanakah publik berada? Jika hal ini terus terjadi maka yang akan memenangkan pertarungan adalah aktor-aktor di media yang bisa mempermainkan kepentingan, selera dan pasar.

 

 

5. Rekonstruksi Demokrasi di Media (Penutup)

Lalu dimanakah ruang publik yang semua orang bisa mengakses secara lebih demokratis? Manuel Castell seorang sosiolog komunikasi menyatakan tentang ‘masyarakat jaringan’. Inilah masyarakat di mana fungsi dan proses dominan ditata sekitar jaringan—bisa internet, intranet, jaringan kerjasama berbagai perusahaan, organisasi, negara, hingga jaringan pergaulan. Logika jaringan menentukan dan memodifikasi morfologi sosial, proses produksi, kekuasaan, budaya dan pengalaman keseharian.

Adeline  menyatakan:  Inilah sistem politik yang terbingkai dalam jaringan berbagai jenis media (elektronik) dan tergantung teknologi informasi, di mana sumber kekuasaan adalah proses menghasilkan, memproses dan menyiarkan informasi. Masyarakat mendapat informasi dan membentuk opini melalui media elektronik. Partai-partai politik harus menggunakan media untuk mendapat dukungan. Sementara pers punya logika sendiri: berjarak, berimbang, cenderung only bad news is news, dan bisnisnya tergantung pengiklan. Segmen berita berebut pemirsa dan pengiklan dengan hiburan; berita politik bersaing ketat dengan gosip selebriti. Akibatnya, lahir dan berbiaklah ‘politik skandal’, di mana korupsi dan moralitas personal pemimpin mendominasi isi berita.

Skandal menjadi senjata dalam politik informasional. Argumennya begini, bisnis media kian kuat secara teknologi, finansial dan politis. Partai dan kandidat harus melalui media untuk sampai ke masyarakat. Bukan karena media adalah pilar demokrasi keempat, namun karena media adalah medan tempur politik. Politik media sangat mahal—jajak pendapat, iklan, pemasaran, analisa media, hubungan masyarakat, pembuatan citra (image-making), pengolahan informasi—sementara aktor politik selalu kekurangan uang. Maka sumber dana utama adalah kontribusi di bawah meja dari kelompok-kelompok kepentingan dan bisnis. Imbalannya fasilitas dan kemudahan. Inilah matriks korupsi sistemik yang menjadi lingkaran setan: skandal–liputan media–usaha menutup dan membangun citra–korupsi untuk tambahan dana–skandal baru lagi. Lahirlah ‘politisi-politisi busuk’!

Namun Castells tetaplah optimis. Ia melihat tiga kemungkinan rekonstruksi demokrasi. Pertama, penciptaan kembali politik lokal. Kedua, komunikasi elektronik untuk memperkuat partisipasi politik dan komunikasi horisontal antar-warganegara, termasuk arus informasi sebagai kontrol terhadap pemerintah. Ketiga, penguatan komunitas akar-rumput (grassroots) sebagai penyeimbang dengan internet sebagai alat informasi, komunikasi dan organisasi.

 

Daftar Pustaka:

1. Sembilan Elemen Jurnalisme, Bill Kovach dan Tom Rosensteiel, Yayasan Pantau dan ISAI, 2001

2. Nugroho Y, Putri DA, Laksmi S. 2012. Memetakan Lansekap Industri Media Kontemporer di Indonesia. Riset kerjasama: CIPG, Hivos Kantor Regional Asia Tenggara, didanai: Ford Foundation. Jakarta: CIPG dan Hivos.

3. Baran dan Davis (2011). Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future. 6th, ed. Boston: Wadsworth Publising

4. Adeline Tumenggung dalam: The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society (1996). Volume II: The Power of Identity (1997). Volume III: End of Millennium (1998)

5. Politic and Democracy, Garry Ronshaw

6. An Introduction Of Political Communication”  Brian Mc Nair

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized

Luviana: Industri Media, Modernitas dan Praktek Kultural

Perdebatan dan kritik terhadap media dan hadirnya teknologi media baru bukan merupakan fenomena baru.  Dua orang sosiolog asal Perancis dan Jerman, Emile Durkeim dan Toones sama-sama  menyatakan bahwa media tak pernah lepas dari simbol sebuah modernitas karena media merupakan bagian dari budaya massa. Media juga merupakan cerminan kehidupan manusia baik tradisional maupun modern. Maka dalam perkembangannya, wajar jika perdebatan tentang keberadaan media selalu muncul. 

Tulisan Barran dan Dennis dalam “ The Rise Of Media Industry and Mass Communication Theory” ini memaparkan perdebatan yang kerap terjadi dengan hadirnya media: perdebatan antara golongan liberal dan konservatif, juga perdebatan apakah akan mewujudkan media yang punya kebebasan ataukah harus ada kekangan terhadap media ?

Barran dan Dennis menulis, setiap hari banyak orang di Amerika yang berdebat tentang bagaimana media massa kini yang telah merusak dan berpengaruh buruk pada masyarakat. Mulai dari tayangan perdebatan politik yang keras di media, tayangan tentang payudara yang berujung pada kontroversi, tindakan keras komisi federal yang menyinggung publik di Amerika.

Komisi federal di Amerika kemudian memberikan teguran keras terhadap media karena tayangan-tayangan ini. American Psychology Association juga mengeluarkan kritikan keras dan mengeluarkan laporan nasional yang menyatakan bahwa media sudah meningkatkan perilaku komersial anak-anak.

Journal of American Heart Association bahkan menerbitkan penelitian yang menunjukkan bahayanya menonton Televisi bagi kesehatan.

Lebih dari satu abad perdebatan tentang media selalu terjadi. Kaum konservatif terus mengkritik bahwa banyaknya tayangan yang tidak mendidik merupakan kebijakan kaum liberal yang terlalu bebas. Sedangkan kaum liberalpun tak kalah kritis. Golongan ini sepakat dengan kebebasan media namun mereka juga mengkritik bahwa kebebasan media ternyata telah dimanfaatkan oleh kepentingan pemiliknya.

Dari sinilah timbul pertanyaan: Apa sebenarnya gunanya media?. Media sebenarnya bermanfaat tidak bagi masyarakat?. Dari sini juga timbul pertanyaan lain, jika media memang tidak berguna, lalu mengapa amandemen Amerika menyepakati tentang keberadaan media?  Mengapa amandemen kemudian memberikan perlindungan tentang kebebasan berekpresi? Jawabannya adalah karena media mempunyai tujuan yang siginifikan untuk masyarakat.

Di abad ke-19 , media semakin mempunyai banyak berperan sebagai alat yang berpengaruh, membentuk kesadaran baru setiap orang, walaupun di sisi lain juga membawa efek negatif.

Perdebatan selanjutnya adalah tentang usulan bagaimana jika diberlakukan sistem kontrol terhadap media? Padahal konstitusi amandemen menyatakan bahwa kita harus melindungi kebebasan. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyak munculnya produk kekerasan yang dikeluarkan oleh para pengusaha media. Jelas, pengusaha merupakan orang yang paling beruntung dari sisi ekonomi dengan banyaknya pemasukan ekonomi karena content ini. 

Para kritikus media kemudian bertanya: apakah ada bukti kerugian dengan kehadiran media? Akhirnya kita harus kembali ke amandemen pertama tentang demokrasi dimana kebebasan pers lebih penting daripada melakukan ancaman dan sensor. Demokrasi tentu saja harus dibarengi dengan nilai etika dan moral. Namun sebenarnya bagaimana cara menilainya?

Sejarah dan perdebatan media kemudian berubah dengan mulai masuknya teknologi. Hal ini dimulai dari pengiriman pesan ke medan perang melalui telegraf. Perkembangan media selanjutnya mengalami lompatan. Antaralain dengan hadirnya teknologi yang menciptakan media sosial seperti: Microsoft, Google,  youtube, twitter, facebook. Media mapan/ mainstream kemudian harus berkompromi untuk tetap dapata hidup di era kompetitif. Era ini juga ditandai dengan banyaknya berita entertainment di televisi seperti Fox News, CNN, Atom.com, Huffington Post, dll.  Namun sayang, Pengusaha kemudian yang mengontrol dinamika ini. Perubahan teknologi dan konten ini selanjutnya merubah banyak pandangan warga negara Amerika. Masyarakat yang dulu hanya bisa mengakses TV, VCD, DVD, kini juga mengakses lewat online melalui internet.                                                                

Debat dan kritik kemudian kembali muncul, para kritikus kemudian melakukan debat tentang perkembangan media ini. Perdebatannya seperti munculnya banyak content pornografi, semakin banyak tayangan kekerasan di televisi dan online. Lalu timbul juga pertanyaan, dengan banyaknya debat ini, berarti semakin menunjukkan bahwa media massa sangat berbahaya bagi masyarakat. Lalu bagaimana media bisa memberikan norma dan etika yang baik bagi masyarakat? Karena media harusnya bisa memberikan solusi bagi persoalan-persoalan sosial, bukan membebani masyarakat yang sudah punya banyak persoalan.

Perdebatan selanjutnya adalah terjadinya gap antara budaya masa tradisional dan budaya modern yang mengacu pada modernitas. Perdebatan antara yang lama dan yang baru ini sering terjadi. Pertanyaan tentang: apakah google membuat anda bodoh? makin sering terdengar.

Emile durkeim menyatakan: harusnya media bisa digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang kultural. Hal ini bisa menggunakan youtube, twitter sebagai kekuatan baru. Emile percaya bahwa reformasi pengetahuan bisa membawa kita untuk menyelesaikan persoalan modernitas. Komunikasi sebagai sebuah teori niscaya akan membantu memberikan kritik dan mengetengahkan debat kritis tentang keberadaan media.

 

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized